Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian
Muaro Jambi, Jambi, Indonesia
humasfh@unja.ac.id
humas@unja.ac.id
Telp.0812-7490-3114
Faksimil. 0741-583111

BAGIAN HUKUM PERDATA FH UNJA ADAKAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEBO

Tebo- Selasa, 21 September 2021. Dosen pada perguruan tinggi memiliki tiga kewajiban dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian, pengabdian dan pengajaran. Pada hari Selasa bertempat di Ruang Aula Pola Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Bagian Hukum Perdata melakukan pengabdian dengan tema Penyuluhan Hukum Oleh Tim Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pada kegiatan ini dilakukan secara daring dan luring, yang mana pada tahap penyampaian materi akan disampaikan oleh Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Phd., Dr. H. Muskibah, S.H., M.hu., dan Pahlefi, S.H., M.Kn.

Sindi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 70 Anggota PGRI dari tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Rimbo Ilir dan Kecamatan Sumai. Seluruh Guru yang ada di Kabupaten Tebo diharapkan untuk dapat mengikuti dan menyerap semua materi yang diberikan oleh Tim Pengabdian sebab materi yang ada dilingkungan para guru dan kita semua. Seperti mengenai peranan orang tua, guru dan masyarakat dalam mencegah perkawinan dini, kesetaraan gender didalam keluaraga, problematika pembagian waris dan pemahaman hukum terhadap kepemiliki sertifikat tanah. Sebagai informasi bahwa di Kabupaten Tebo terdiri dari 237 Sekolah Dasar yang mana Kepala Sekolah Perempuan sebanyak 78 orang dan laki-laki sebanyak 159 orang, untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama sebanyak 44 sekolah dipimpin oleh perempuan sebanyak 8 orang dan laki-laki sebanyak 36 orang, maka terkait dengan sertifikat tanah juga merupakan hal yang penting dikarenakan semua sekolah di Kabupate Tebo belum memiliki sertifikat tanah maka diharapkan setiap sekolah mengajukan mengenai sertifikat tanah ini dan juga mengenai waris merupan hal yang harus dipahami karena terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar kita saat ini.

Materi dalam Penyuluhan Hukum Terpadu ini disampaikan oleh Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D. mengenai Problematika Waris Islam di Masyarakat, Dr. Muskibah, S.H., M.Hum. mengenai Penyetaraan Gender, dan Pahlefi, S.H., M.Kn. mengenai Pencegahan Perkawinan Dini. Pada kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan Protokol Kesehatan guna mendukung program pemerintah mencegah dan menghentikan penyebaran Covid-19. (EN)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *